Defisit APBD Tahun 2018 Capai Rp 100,84 M

Jumlah defisit APBD Kota Tegal Tahun 2018 mengalami kenaikan sekitar 11,11 persen atau menjadi Rp 100.846.544.000. Sebab, anggaran untuk belanja daerah naik sekitar 1,79 persen dari perencanaan. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda Penetapan Perda APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2018, Rabu (6/12).



Berdasarkan hasil pengesahan Perda tentang APBD Tahun 2018, kenaikan anggaran belanja daerah terjadi setelah adanya pembahasan RAPBD Tahun 2018. Sebelum pembahasan hanya sebesar Rp 292.882.561.000 dan setelah pembahasan bertambah menjadi Rp 298.131.841.000. Dengan demikian, kenaikan anggaran belanja daerah mencapai Rp 5.249.280.000.

Sejumlah fraksi yang menyoroti masalah tersebut antara lain, disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, Sri Puji Astuti, Fraksi Demokrat Bersatu, Ahmad Satori, Fraksi Partai Golkar, Siti Rohmah, Fraksi PKS, Untung Purwadi dan Fraksi PKB, Yusuf Al Baihaqi.

Menurut juru bicara Fraksi Demokrat Bersatu, Ahmad Satori, akibat terjadi kenaikan belanja daerah, jumlah defisit APBD Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp 100.846.544.000 atau 11,11 persen. Hal serupa juga disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Untung Purwadi. Bahkan, pihaknya menyayangkan adanya kenaikan anggaran belanja daerah pada APBD Tahun 2018. Sebab, masih banyaknya penganggaran yang tercecer yang mengakibatkan terjadinya penambahan belanja melampaui kesepakatan dalam KUA/PPAS APBD Tahun 2018. "Hal ini menunjukkan dalam pembahasan menjadi indikasi belum optimalnya penyusunan RAPBD. Ke depan, kami berharap Pemkot Tegal mempercepat penyusunan APBD agar dapat dibahas lebih detail dan tepat waktu," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tegal, Edy Suripno didampingi Wakil Ketua, Anshori Faqih dan Wasmad Edi Susilo memberikan apresiasi kepada jajaran Pemkot Tegal. Sebab, dalam pembahasan dan penyelenggaraan rapat paripurna penetapan RAPBD menjadi APBD Kota Tegal Tahun 2018 bisa berjalan lancar dan tepat waktu. "Setelah dilaksanakan penetapan APBD Tahun 2018, selanjutnya akan langsung diajukan ke Gubernur Jateng untuk dilakukan evaluasi," katanya. (WN)