Pemerintah Harus Kawal Kenaikan UMK 2018

 Sabtu 18 November 2017

Pemerintah KotaTegal melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus mengawal kebijakan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2018 bagi buruh perusahaan di Kota Tegal. Dan bagi perusahaan yang tidak mentaati aturan agar OPD memberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Hal itu ditegaskan oleh anggota Komisi II DPRD Kota Tegal, Untung Purwadi.

"Kalau ada perusahaan yang tidak membayar sesuai ketentuan harus diberi sanksi sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku," tegas anggota Komisi II DPRD, Untung Purwadi, kemarin.

Menurut Untung, pengawalan harus dilakukan oleh OPD terutama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin), yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Sebab, kenaikan UMK harus didukung karena dapat menyejahterakan kaum pekerja yang nantinya akan bermuara kepada pengentasan kemiskinan.

"Dalam pelaksanaan regulasi tersebut sejumlah unsur seperti pemerintah daerah, perusahaan dan tenaga kerja harus saling berkoordinasi. Utamanya mematuhi apa yang telah disepakati, agar hak para pekerja dapat terakomodir," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan sekaligus Plt Kepala Disnakerin, Markus Wahyu Priyono, sebelumnya menyampaikan, UMK pada tahun 2018 diusulkan naik dari Rp 1.499.500 menjadi Rp 1.635.500. Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi Dewan Pengupahan Kota Tegal.

"Usulan kenaikan UMK sudah diajukan dan ditandatangani oleh Plt Wali Kota Tegal, Nursholeh serta dikirim ke Gubernur Jateng untuk dilakukan peninjauan kembali sebelum penetapan," katanya.

Menurut Markus, penambahan UMK merupakan hasil kesepakatan bersama antara KADIN, Gapnesi, Organda, Bappeda, Ekbang. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan maka formulasi pengajuan UMK yang disetujui Plt Wali Kota Tegal saat ini sudah disesuaikan dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi terkini.

"UMK yang berlaku sekarang Rp 1.499.500 dan usulan kenaikan berkisar 8,4 persen, sehingga menjadi Rp 1.35.500 per Januari 2018," ungkapnya.

Markus mengemukakan, sambil menunggu adanya penetapan dari Gubernur Jateng, pihaknya juga sudah menjadwalkan rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh manajemen perusahaan di Kota Bahari untuk menyampaikan sosialisasi terkait kenaikan UMK. Tujuannya, agar setelah adanya penetapan dari Gubernur bisa langsung ditindaklanjuti dengan pemberlakuan UMK yang baru secara serentak mulai 1 Januari mendatang. (RJ)