UMK Tegal Diusulkan Naik Menjadi Rp 1.635.500

Upah Minimum Kota (UMK) pada tahun 2018 diusulkan naik dari Rp 1.499.500 menjadi Rp 1.635.500. Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi Dewan Pengupahan Kota Tegal. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengupahan sekaligus Plt Kepala Disnakerin, Markus Wahyu Priyono, kemarin.



"Usulan kenaikan UMK sudah diajukan dan ditandatangani oleh Plt Wali Kota Tegal, Nursholeh serta dikirim ke Gubernur Jateng untuk dilakukan peninjauan kembali sebelum penetapan," katanya.
 
Menurut dia, penambahan UMK merupakan hasil kesepakatan bersama antara KADIN, Gapnesi, Organda, Bappeda, Ekbang. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan maka formulasi pengajuan UMK yang disetujui Plt Wali Kota Tegal saat ini sudah disesuaikan dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi terkini. "UMK yang berlaku sekarang Rp 1.499.500 dan usulan kenaikan berkisar 8,4 persen, sehingga menjadi Rp 1.35.500 per Januari 2018," ungkapnya.

Markus mengemukakan, sambil menunggu adanya penetapan dari Gubernur Jateng, pihaknya juga sudah menjadwalkan rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh manajemen perusahaan di Kota Bahari untuk menyampaikan sosialisasi terkait kenaikan UMK. Tujuannya, agar setelah adanya penetapan dari Gubernur bisa langsung ditindaklanjuti dengan pemberlakuan UMK yang baru secara serentak mulai 1 Januari mendatang.

Sekretaris Dewan Pengupahan sekaligus Kabid Ketenagakerjaan, Umi Pramunarti menambahkan, acuan dasar yang digunakan dalam pembahasan dan evaluasi UMK meliputi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Diantaranya, meliputi makanan dan minuman, perumahan dan fasilitas, sandang, kesehatan dan estetika, serta aneka kebutuhan hidup lainnya. "Diharapkan setelah ditetapkan Gubernur menjadi UMK bersamaan dengan 34 kabupaten/kota lainnya bisa dipatuhi semua perusahaan yang ada di Kota Tegal. Jika ada perusahaan yang merasa keberatan, bisa mengajukan penangguhan pemberlakuan UMK secara resmi ke Disnakerin," katanya. (WN)