Panwaslu Ajak Masyarakat Berperan Aktif Dalam Pengawasan Pilkada

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tegal berharap masyarakat berperan aktif dalam pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun 2018 mendatang. Hal itu disampaikan anggota Panwaslu Kota Tegal, Nurbaeni, kemarin.


Menurut dia, harapan tersebut disampaikan kepada masyarakat karena Panwaslu memiliki keterbatasan struktur dan jumlah pengawas dalam melakukan tugasnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa menjalankan peran sebagai pengawas partisipatif dalam pelaksanaan Pilkada. "Selama ini sering terjadi masyarakat sebetulnya mengerti apa yang dilihat atau diketahuinya merupakan sebuah pelanggaran. Namun, mereka masih enggan untuk melaporkannya," katanya.

Nurbaeni mengemukakan, hal itu terjadi karena beberapa faktor, seperti karena takut atau tidak mau memberikan bukti pelaporan. Padahal, Panwaslu bisa menindaklanjuti temuan mereka apabila syarat-syarat materiil dan syarat formal dipenuhi. Beberapa syarat materiil dan syarat formal yang harus dipenuhi saat pelaporan yakni identitas pelapor jelas, data terlapor dan materi yang dilaporkan. "Setelah pelapor bisa melengkapi biodata pelapor dan terlapor jelas, serta didukung dengan data-data atau bukti, baru kemudian akan ditindaklanjuti. Panwaslu dengan memanggil pelapor dan terlapor ditambah saksi-saksi untuk mengadakan klarifikasi,"jelasnya.

Dia menambahkan, apabila dalam proses klarifikasi terjadi kesepakatan maka Panwaslu akan membuat berita acara, namun apabila tidak terjadi kesepakatan maka Panwaslu akan membuat putusan melalui kajian-kajian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan. "Dalam menjalankan tugas Panwaslu akan merujuk kepada undang-undang yang berlaku. Apabila terbukti ada pelanggaran maka amar putusan diambil berdasarkan pada dasar hukum yang ada. Setelah itu Panwaslu akan mengeluarkan rekomendasi. Jadi masyarakat tidak perlu takut apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam pemilu," paparnya. (WN)