Penyertifikatan Tanah Warga Panggung Belum Direalisasi

Jumat 2 Juni 2017

Janji Pemkot Tegal terkait upaya penyertifikatan tanah warga di wilayah RW 10 dan RW 13 Kelurahan Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal, hingga kini tak kunjung direalisasi. Pemkot diduga tidak serius dalam menangani persoalan tersebut. Di sisi lain, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD terus mendesak Pemkot agar segera merealisasi permohonan penyertifikatan tanah. Demikian disampaikan Ketua Pansus I DPRD, Rachmat Raharjo.

Menurut Rachmat, Pemkot seharusnya serius dalam melengkapi dokumen dan data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan permohonan penyertifikatan tanah di Perumahan Sewa Beli Sub Inti yang terikat dengan perjanjian sewa beli tahap 1 tahun 1983, tahap 2 tahun1996 serta Perumahan Nelayan bantuan dari Departemen Sosial yang diserahterimakan pada tahun 1986 serta permohonan pensertifikatan tanah dalam penguasaan Pemkot Tegal.

Selain itu, lanjut Rachmat, Pemkot juga harus segera mengajukan permohonan fasilitasi kepada Kementerian Dalam Negeri dalam menyelesaikan persoalan permohonan penyertifikatan tanah –tanah tersebut. “Pemkot hendaknya memiliki rasa tanggungjawab dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan permohonan pensertifikatan tanah dengan terus berkordinasi dengan perwakilan warga RW 10 dan RW 13 Kelurahan Panggung yang mengajukan permohonan penyertifikatan tanah," tegasnya.

Rachmat mengemukakan, dalam audiensi perwakilan warga RW 10 dan RW 13 Kelurahan Panggung mengharapkan agar dapat menyertifikatkan tanah yang telah digunakan sebagai rumah tinggal. Adapun warga RW 10 Kelurahan Panggung terdapat tiga jenis perumahan yang ditempati, rumah sewa beli Perumahan Sub Inti dengan Surat Perjanjian Walikota an Gubernur Jateng dengan warga sejak tahun 1983 dan perjanjian berakhir pada tanggal 30 Nopember 1998, rumah Sewa Beli Perumahan Rumah Sub Inti dengan Surat Perjanjian ditandatangani Sekwilda selaku Ketua Badan Pengelola Kredit Rumah Sub Inti dengan warga sejak tahun 1996 dan berakhir pada tanggal 12 Juli 2011, Perumahan Nelayan bantuan dari Departemen Sosial Republik Indonesia sejak tahun 1986.

Sedangkan warga RW 13 Kelurahan Panggung, telah menempati rumah tinggal dengan status tanah dalam penguasaan Pemkot Tegal yang terikat dalam perjanjian berdasarkan SK Walikota Madya KDH Tingkat II Tegal Nomor 86 sejak tahun 1998 dan diperbaharui setiap tahun sesuai dengan ketentuan Pemkot Tegal.

"Peran DPRD dalam fungsi pengawasan telah menemukan persoalan pertanahan dan perumahan pada RW 10 dan RW 13 Kelurahan Panggung yang seharusnya sudah diselesaikan tepat waktu oleh Pemkot Tegal sesuai perjanjian, namun belum juga dapat diselesaikan sampai saat ini," katanya.(RJ)