Langgar Aturan, Reklame Caleg dan Capres Akan Ditertibkan

By: nno
Kamis, 10-01-2019 13:56 wib
18
Share:

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal, Akbar Kusharyanto menegaskan, pemasangan semua bentuk reklame berbayar yang mengandung unsur kampanye akan ditertibkan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi pemasangan reklame berbayar terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 yang berlangsung di Kantor Bawaslu, Rabu (9/1). Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Bawaslu, Akbar Kusharyanto dan dihadiri perwakilan dari Disperkim, Ilham Kurniawan, Dishub, Teguh Prihatno, Kasi Perijinan DPMPTSP, Wuryatno, dan Bakeuda, A Subiyanto. Akbar menyampaikan, sesuai dengan Perbawaslu Nomor 33/2018 atas perubahan Perbawaslu 28 tentang Pengawasan Pemilu 2019 dan berdasarkan penjelasan dari Bakeuda, pemasangan reklame berbentuk APK yang saat ini terpasang dinilai melanggar Perda Nomor 24/2012 dan Perwal. Bahkan, teknis pemasangan reklame APK berbayar tersebut hampir sebagian besar dinilai melanggar SK KPU Kota Tegal Nomor 52/pl. 01.5- Kpt/3376/ KPU-Kot/2018. Yakni, tentang penetapan zona lokasi pemasangan APK, bahan kampanye dan kampanye rapat umum pada pemilu 2019 di Kota Tegal. "Dengan adanya sejumlah indikasi pelanggaran, APK dalam bentuk reklame berbayar yang sudah terpasang tersebut akan segera diturunkan," tegasnya. Dia menuturkan, penertiban reklame APK berbayar tersebut dianggap tidak sesuai ketentuan karena APK berbentuk reklame yang diperbolehkan harus mengacu desain dan difasilitasi KPU. Bahkan, pemasangan reklame APK berbayar yang terpasang juga melanggar titik zonasi dan jumlah APK melebihi ketentuan. Sementara itu, Kasi Perijinan DPMPTSP, Wuryatno menambahkan, mekanisme pemasangan APK dalam bentuk reklame maupun baliho berbayar idealnya harus mengacu pada PKPU dan regulasi yang ada. Bahkan, PKPU tersebut juga memperkuat ketentuan dalam Perda dan Perwal terkait pemasangan APK agar tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, apabila sudah masuk kategori pelanggaran atau tidak sesuai peruntukan APK dalam bentuk reklame dan baliho bisa segera ditertibkan.(wn)


Aspirasi Warga