Pekerja Diimbau Melapor Jika Tak Dibayar Sesuai UMK

By: nno
Senin, 07-01-2019 16:22 wib
26
Share:

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinaskerin) Kota Tegal meminta para pekerja maupun karyawan swasta melapor apabila ada perusahaan yang belum menerapkan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) mulai Januari 2019. Sebab, hingga batas akhir Desember 2018 lalu, tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan terkait pemberlakuan UMK. Menurut Kepala Disnakerin, Heru Setyawan, berdasarkan hasil kesepakatan dengan Dewan Pengupahan Kota Tegal dan sudah disahkan Gubernur Jateng, untuk UMK Kota Tegal per Januari 2019 ditetapkan sebesar Rp 1.762.000. Jumlah tersebut naik sebesar Rp 131.500 atau 8,03 persen dari UMK 2018 sebesar Rp 1.630.500. "Mengacu pada SK Gubernur Jateng Nomor 560/68/2018, kami juga membuka posko pengaduan terkait pemberlakuan UMK. Perusahaan wajib menerapkan UMK 2019 bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari setahun dan yang menduduki jabatan atau golongan terendah," katanya. Dia menjelaskan, pemberlakuan ketentuan tersebut sesuai ketentuan dalam pasal 90 ayat (1) Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bahkan, jika pengusaha melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Heru mengatakan, tidak ada alasan bagi perusahaan yang tidak mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan UMK untuk melanggar ketentuan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau bagi semua pekerja untuk segera melapor jika pembayaran upah belum sesuai UMK terbaru. Karena sesuai data, tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan. Heru menambahkan, sebagai upaya pemberian hak pekerja sesuai UMK pihaknya juga mendorong pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah. Penyusunannya, dengan mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi yang wajib disertakan jika perusahaan ingin mengajukan pengesahan dan pembaharuan peraturan perusahaan. Termasuk, atau pendaftaran, perpanjangan dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama untuk mewujudkan kondusifitas hubungan industrial.(wn)


Aspirasi Warga