Terkait Cantrang, Semoga Presiden Melalui Menteri Susi Tidak Hanya Pemanis Sebelum Pilpres

By: nno
Kamis, 18-01-2018 23:02 wib
164
Share:

"Mudah-mudahan ucapan Presiden yang disampaikan Bu Susi tidak hanya pemanis menjelang Pilpres, ucapan itu harus disertai dengan dihapusnya peraturan yg memberatkan nelayan, setidaknya nelayan cantrang boleh melaut lagi, tapi harus ada surat tertulis, sebagai dasar nelayan untuk melaut."

Hal itu disampaikan oleh tokoh nelayan Kota Tegal, Jawa Tengah, H Tambari Gustam saat ditemui di Pelabuhan Kota Tegal, Kamis (18/01/2018).

Diperbolehkannya kembali alat tangkap ikan jenis cantrang oleh Pemerintah khususnya untuk wilayah Pantura, Tegal, Batang, Pati, Rembang, Juana dan Lamongan, itu baru secara lisan. Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti belum mencabut Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 17 Tahun 2016.

Tambari menambakan, jadi ibarat melepaskan kepalanya, tapi kakinya masih dipegang, ya sama juga bohong. Sebab yang di daerah Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) belum bisa mengluarkan surat ijin berlayar. Padahal tuntutan nelayan cantrang se Indonesia adalah di legalkannya cantrang tanpa batasan wilayah, bukan hanya di Pantura atau Jawa saja, justru nelayan di luar pulau jawa juga harus diberi kebebasan untuk memakai jaring cantrang.

Hampir semua kapal cantrang sudah ukur ulang, kalau markdown , yg mengeluarkan surat adalah pemerintah , bukan nelayan, jadi kalau nelayan dituding melakukan mark down, berarti pemerintah harus buktikan, sebab semua dokumen kapal bukan nelayan yg membuat, nelayan tidak punya stempel.

Jadi kalau Mentri Susi mengatakan nelayan cantrang melakukan markdown, yang justru melakukan adalah pihak yang mengeluarkan surat, apa lagi Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) membatasi cantrang hanya 30 GT (Gross Ton) sehingga kapal diatas 30 GT pemerintah pusat tidak mengluarkan ijin. "Untuk rencana melaut nunggu ijin tertulis dari pemerintah pusat," tutur Tambari.

Sementara Plt Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT), Agus Susanto mengatakan, untuk melaut kita menunggu perkembangan sepekan kedepan. "Yang jelas Innsya Allah nanti ada petunjuk secara teknisnya, karena perpanjangan surat dilapangan surat kemarin kebanyakan selesai Desember 2017.

Sikap nelayan cantrang tetap berpegang kepada keputusan Presiden, menolak adanya pergantian alat selama tidak ada uji petik.-(NM)


Aspirasi Warga