Rizal Ramli Minta Menteri Susi, Agar Ijinkan Nelayan Menangkap Ikan di Pulau Natuna

By: nno
Jumat, 05-01-2018 22:48 wib
114
Share:

"Kepada Menteri Kelautan Bu Susi agar kapal-kapal ikan rakyat yang diatas 30 GT untuk diberikan ijin dan hak untuk menangkap ikan di Pulau Natuna. "Hal itu merupakan solusi yang tercepat untuk menangani permasalahan pelarangan alat tangkap jenis Cantrang yang dipakai oleh sebagian besar nelayan Kota Tegal.

Hal itu disampaikan oleh ekonom yang juga mantan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Rizal Ramli dihadapan para nelayan Cantrang di Pelabuhan Jongor, Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (04/01/2018).

"Kepada Presiden Jokowi, Menko Maritim dan Ibu Susi, apa yang telah diputuskan di rapat kabinet (saya lupa tanggalnya tahun lalu ketika saya menjadi Menko Maritim) tolong segera dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah ini," tutur Rizal.

Kebijakan ekonomi super konservatif, dalam bentuk pengetatan anggaran dipotong-potong, kalau pemotongan karena efesiensi saya setuju. Tetapi sekedar hanya memotong dan pengusaha dipungut uang pajak dan sebagainya, cara ini dikenal sebagai cara pengetatan dan ini pasti akan bikin ekonomi justru melambat dan stagnan.

Didampingi Kapolres Tegal Kota, AKBP Jon Wesly, Ketua Paguyupan Nelayan Kota Tegal (PNKT) Susanto dan tokoh nelayan H Tambari, Rizal Ramli menegaskan, kalau caranya sama untuk menyelesaikan masalah jangan bermimpi hasilnya berbeda, kita harus cari cara lain yang inovatif bukan cara pengetatan ala Bank Dunia yang terbukti gagal di Yunani.

Kalau target tidak dicapai jangan targetnya digeser, cari cara lain untuk mencapai target dan ssyangnya Pemerintah terlalu percaya dengan cara Bank Dunia, padahal sudah terbukti sepanjang Tahun 2017 tadinya target Jokowi 5,4 persen dikoreksi lagi 5,2 persen buntutnya hanya 5,02 persen. Kalau cara yang sama yakni pengetatan, terus dipakai 2018 dan 2019 pasti ekonomi Indonesia akan mandeg hanya sekitar 5 persen padahal ada cara lain supaya kita dalam 2 tahun kedepan ini bisa naik 6,5 persen.

"Saya bertanya kenapa ngotot pakai cara pengetatan, saya tahu jawabannya, hanya sekedar buat ada sisa uang untuk bayar kreditor. Pertanyaannya pemerintah bekerja untuk kreditor apa untuk rakyat Indonesia."

Bayar pokok dan bunga sudah mencapai 600 an Triliun, untuk infrastruktur yang Jokowi seneng itu cuma 340 an triliun.

"Saya tanya kepada para menteri terutama Sri Mulyani kenapa ngotot pakai cara Bank Dunia. Bekerja buat Bank Dunia apa bekerja buat rakyat Indonesia."

Kalau pendapat kami dilaksanakan, nelayan di Utara Pulau Jawa digeser ke Pulau Natuna tangkapan ikan Indonesia pasti lebih banyak, rakyat lebih sejahtera.-(NM)


Aspirasi Warga