Tiga Fraksi DPRD Soroti Kenaikan Dana Hibah KONI

By: adm
Rabu, 13-12-2017 09:21 wib
2

Sejumlah fraksi di DPRD Kota Tegal menyoroti adanya kenaikan dana hibah untuk KONI yang dinilai mengalami penambahan cukup signifikan. Sebab, dari usulan sebelum pembahasan RAPBD hanya sebesar Rp 2.094.550.000, namun saat penetapan Perda APBD tahun 2018 meningkat menjadi Rp 9.966.730.000. Hal itu antara lain disampaikan Fraksi Demokrat Bersatu, PKS dan Pantura.



Ketua Fraksi Demokrat Bersatu, Hendria Priatmana kemarin menyampaikan, munculnya kenaikan dana hibah KONI yang mencapai Rp 7.872.180.000 dari usulan dinilai perlu evaluasi dan koreksi. Sebab alokasi hibah tersebut dinilai menyimpang dari aturan KUA-PPAS. Hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan masalah saat pelaksanaan dan penggunaan anggaran tersebut. "Idealnya, hibah KONI baru akan masuk pembahasan KUA-PPAS setelah proposal diverifikasi dan disetujui," katanya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Fraksi PKS, Rachmat Rahardjo. Menurut dia, Pemkot Tegal harus melakukan tinjauan kembali terkait kenaikan dana hibah KONI dan Pramuka. Sebab, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam mendongkrak PAD secara menyeluruh hanya sebesar Rp 5.249.280.000. Sedangkan, kenaikan hibah dana KONI mencapai Rp 7.872.180.000, sehingga jauh melampaui batas kemampuan kenaikan total PAD. "Masih banyak program prioritas yang butuh perhatian Pemkot terkait belum layaknya upah tenaga honorer agar bisa sesuai UMK," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Pantura, Nur Fitriani menyatakan, berdasarkan hasil konsultasi Permendagri 33/2017, Permendagri 13/2006, dan Permendagri 32/2011 Jo Permendagri 87/2017 diatur bahwa KUA-PPAS bisa dirubah dengan syarat. Yakni, kegiatan yang bersangkutan direktit atau dalam keadaan darurat. Dengan demikian, apabila kenaikan dana hibah KONI dan Pramuka tidak dikaji ulang, dikhawatirkan jadi temuan BPK atau memungkinkan terjadinya evaluasi oleh Provinsi bahwa adanya ketidakkonsistenan terhadap KUA-PPAS," katanya. (WN)


Aspirasi Warga