Bawaslu Layangkan Surat Resmi ke Parpol

By: nno
Kamis, 13-09-2018 13:47 wib
11
Share:

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal secara resmi telah melayangkan surat pemberitahuan kepada seluruh pimpinan partai politik (parpol) peserta Pemilu Tahun 2019. Yakni, terkait peringatan berkampanye bagi para calon anggota legislatif (caleg). Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kota Tegal, Akbar Kusharyanto, kemarin. Menurut dia, surat tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) No 7/2017 tentang Pemilu dan PKPU 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019 yang mengatur tentang teknis dan cara publikasi untuk caleg. "Peringatan kepada semua parpol peserta Pemilu 2019 bertujuan sebagai bentuk upaya antisipasi pelanggaran kampanye. Sebab, mengacu tahapan KPU Kota Tegal terkait publikasi penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) baru dilaksanakan pada 20 September mendatang," katanya. Akbar menjelaskan, dalam Pasal 276 Ayat 2 dan Pasal 492 pada UU No 7/2017 diatur tentang pelanggaran kampanye di luar jadwal bisa dipidana maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 12 juta. Sesuai ketentuan, pelaksanaan kampanye mulai diperbolehkan, tiga hari setelah pengumuman DCT Pileg 2019 terpublikasi. Dia menambahkan, selain melayangkan surat ke pimpinan parpol, pihaknya juga terus menggencarkan sosialisasi terkait regulasi kampanye kepada semua parpol peserta pemilu. Apalagi, Bawaslu di tingkat kecamatan yang akan bersinggungan langsung dengan semua bacaleg maupun pengurus parpol saat pelaksanaan kampanye. Dengan demikian, semua kader maupun caleg yang akan maju dalam Pilleg 2019 bisa lebih hati-hati untuk tidak melakukan pelanggaran. "Untuk saat ini, yang masih diperbolehkan meliputi sosialisasi pendidikan politik internal parpol, pertemuan terbatas, dan pemasangan bendera partai," ujarnya. Sementara itu, anggota Bawaslu, Nurbaeni menyampaikan, terkait rekomendasi kepada KPU tentang hasil pencermatan DPT Pemilu 2019, pihaknya juga mengimbau agar segera direalisasikan. Selain itu, untuk mengantisipasi munculnya data pemilih ganda meminta KPU untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), yakni terkait verifikasi dan validasi data hasil perekaman data KTP elektronik.(wn)


Aspirasi Warga