DPRD Akan Kembali Memanggil PT KAI dan Pemkot Tegal

By: nno
Jumat, 10-08-2018 14:55 wib
17
Share:

DPRD Kota Tegal berencana untuk memanggil PT KAI dan Pemkot Tegal untuk mencarikan solusi yang terbaik terkait rencana PT KAI yang akan melakukan penertiban sekitar 32 rumah warga di RT 4 dan 19 RW 7 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur. Hal itu disampaikan Ketua DPRD, Edy Suripno, kemarin. Menurut dia, seluruh pihak perlu dipertemukan untuk membahasa persoalan tersebut, yaitu dari perwakilan warga, PT KAI dan Pemkot Tegal. Pada pertemuan sebelumnya DPRD baru sebatas menerima keluhan dari warga dan pada tahap selanjutnya menggelar rapat koordinasi dengan PT KAI. "Dari hasil pertemuan dengan PT KAI belum ada titik temu. Oleh karena itu, kami akan memanggil Pemkot Tegal untuk bersama-sama membahas persoalan ini," katanya. Edy Suripno mengemukakan, pihaknya sangat menyayangkan terhadap langkah PT KAI terkait rencana penertiban lahan yang berdampak pada masyarakat Kota Tegal. Sebab, upaya yang dilakukan PT KAI belum mencerminkan program kerja PT KAI yang terintegrasi dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat. Padahal, prinsip kebijakan Presiden Jokowi menegaskan bahwa program kerja pemerintah harus dilaksanakan secara terintegrasi. "Apabila ada koordinasi dan sudah terintegrasi dengan pemerintah daerah serta DPRD bisa dicarikan solusi terbaik bagi masyarakat yang terkena dampak dari penertiban," katanya. Sebelumnya, Deputi PT. KAI Daop IV Semarang, Yosita menyampaikan, batas waktu penertiban lahan milik PT KAI tersebut hingga September 2018 mendatang. Sesuai rencana pemanfaatan lahan untuk kebutuhan pengembangan Spooring bisa dimulai per Januari 2019. Di sisi lain, penertiban aset tersebut juga sebagai bentuk tanggung jawab terkait hasil pemeriksaan BPK karena PT KAI dinilai belum optimal dalam pengelolaan aset daerah. "Terkait ongkos bongkar yang diminta masyarakat juga sudah sesuai dari alokasi anggaran yang disetujui pimpinan pusat," katanya. Dia menegaskan, dalam melaksanakan tugas, pihaknya diatur Undang-Undang (UU) tentang BUMN, termasuk regulasi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, tidak bisa serta merta mengalokasikan anggaran di luar pemanfaatan dan kebutuhan. Terkait ketidaktertiban pengelolaan aset milik PT KAI, pihaknya mengakui memang sudah terjadi. Namun, secara bertahap upaya penertiban aset juga terus dilakukan sebagai wujud pembenahan internal agar pelaksanaan tugas di daerah lebih profesional.(wn)


Aspirasi Warga