Supriyanto Tak Akan Penuhi Panggilan BK DPRD

By: adm
Senin, 13-06-2016 08:55 wib
2

Anggota DPRD Kota Tegal, Supriyanto menyatakan tidak akan memenuhi panggilan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk dimintai klarifikasi, terkait kasus dugaan perzinahan. Sebab, dia menilai BK DPRD tidak memiliki kewenangan secara langsung tentang pemberian sanksi, khususnya dalam persoalan tersebut.


" Sesuai Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 dan Tata Tertib (Tatib) DPRD pada Bab I pasal 1 ayat 14 dan 18. Pada ayat 14 mengatur bahwa anggota DPRD dinyatakan melanggar kode etik apabila melakukan pelanggaran pada saat menjalankan tugas. Adapun tugas DPRD juga diatur dalam pasal lain, dan secara general ditentukan oleh jadwal Badan Musyawarah (Bamus)," ujar Supriyanto, kemarin.

Menurut dia, pada ayat 18 yang dimaksud bertugas itu pada saat hari kerja. Dengan demikian, apabila ada laporan yang menunduh dirinya menyalahi kode etik, hal itu dinilai tidak tepat dan salah kaprah. Sementara terkait adanya kabar tentang sanksi dari BK DPRD, justru menyarankan agar BK DPRD untuk mempelajari UU No 23 Tahun 2014, khususnya pasal tentang larangan dan sanksi DPRD. "Pada pasal 190 jenis sanksi hanya da tiga, yaitu teguran, tertulis dan diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan. Sedangkan, anggota DPRD bisa diganti antar waktu (PAW) apabila terbukti melanggar ketentuan, seperti KKN," katanya.

Dia menegaskan, selain tidak akan memenuhi panggilan untuk dimintai klarifikasi, juga berencana melayangkan surat somasi ke BK DPRD karena dinilai telah melampaui tugas dan wewenangnya. Sebab, dalam bertugas harus mengacu pada Tatib DPRD dan Kode Etik DPRD.

Terkait masalah itu, anggota BK DPRD, Abas Toya Bawazir kemarin menyamoaikan, pihaknya akan terus bekerja terkait kasus dugaan perzinaan yang dilakukan salah satu anggota dewan. Dalam waktu dekat, BK kembali memanggil dua saksi. Pemanggilan tersebut untuk mencocokan keterangan dan melengkapi berkas klarifikasi yang telah dilakukan. “Kami akan menindaklanjuti dengan memanggil dua saksi. Dijadwalkan mungkin bulan ini, tapi belum ada jadwal pastinya,” katanya.

Menurut dia, untuk kasus ini, BK terus bekerja karena menyangkut harga diri dan wibawa DPRD. “Kami bekerja profesional dan hati-hati dan memastikan akan mengambil keputusan,” jelasnya.

Sebelumnya, BK telah menghadirkan tiga orang, yakni IM sebagai korban, dan Imam Sujai serta Suparno sebagai saksi. Dua nama terakhir itu merupakan daftar saksi yang disebutkan IM, saat menjadi orang yang pertama kali dimintai klarifikasi oleh BK. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BK dibentuk untuk menjaga marwah lembaga dan etika anggota DPRD.

Abas sebelumnya menegaskan, pemanggilan saksi-saksi setelah ada laporan dari IM membuktikan BK bergerak cepat dan bekerja profesional. Dengan kerja cepat ini, diharapkan duduk perkara kasus yang telah menjadi isu publik bisa semakin jelas. BK mengaku prihatin dan menyatakan kasus tersebut sebagai pukulan telak jika terbukti dilakukan anggota dewan.(WN)


Aspirasi Warga