Pemkot Tegal Diminta Evaluasi Data Kependudukan

By: adm
Senin, 27-02-2017 09:17 wib
17
Share:

Komisi II DPRD meminta kepada Pemkot Tegal untuk segera mengevaluasi data kependudukan. Sebab, antar instansi masih ada data yang berbeda, khususnya terkait data warga miskin. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD, Tuty Alawiyah usai menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Kependudukan (Disduk), kemarin.


Menurut dia, adanya perbedaan data kepedudukan harus direvisi dan disamakan. Oleh karena itu, perlu dibentuk tim khusus untuk menangani persoalan tersebut. Dengan demikian, apabila data sudah sama maka penyaluran bantuan kepada masyarakat bisa tepat sasaran. "Data kependudukan perlu dibenahi secara akurat karena saat ini sudah mendekati Pilkada," katanya.

Tuty Alawiyah mengemukakan, terkait persoalan tersebut pihaknya juga berencana mengadakan rapat dengan mengundang delapan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS, Dislatan dan Dinas Pendidikan, Kesra dan Bapermas. Sesuai rencana kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Maret 2017. "Adanya perbedaan data kependudukan, berpotensi timbulnya masalah tentang pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, termasuk bantuan untuk keluarga harapan," katanya.

Sementara itu, sebelumnya Ketua DPRD, Edy Suripno menyampaikan, penentuan kriteria warga miskin di Kota Tegal harus dikaji ulang. Sebab, kondisinya saat ini sudah banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurut dia, penerapan kriteria warga miskin yang sudah tidak relevan antara lain kriteria pendidikan, frekuensi makan, penghasilan kurang dari Rp 600.000/bulan dan penggunaan bahan bakar dalam memasak. Selain itu, perlu juga validasi ulang terhadap kondisi masyarakat karena menyangkut pembaruan data, khususnya masyarakat peserta jaminan kesehatan peralihan dari Jamkesta dengan kartu warna merah ataupun yang belum terdata. ”Selama ini masih banyak keluhan dari masyarakat yang belum masuk data jaminan kesehatan. Kami juga menyanyangkan adanya kebijakan dari Pemkot yang menghapus jaminan kesehatan yang dibiayai melalui APBD pada tahun 2016,” katanya.

Edy Suripno mengemukakan, pada pemerintahan sebelumnya, masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan dengan kartu merah apabila sakit mendapatkan subsidi Rp 2 juta. Namun saat ini mereka dialihkan ke program BPJS Kesehatan. Sesuai dengan perundang-undangan, negara/pemerintah wajib menjamin kesehatan warganya. Sebab, kesehatan merupakan modal dasar yang harus diutamakan. ”Oleh karena itu, apabila ingin menyejahterakan rakyatnya, Pemkot Tegal harus memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat,” tegasnya. (WN)


Aspirasi Warga