Kepolisian Diminta Tuntaskan Kasus Dugaan Perzinahan

By: adm
Rabu, 15-02-2017 12:02 wib
12
Share:

Ketua DPRD Kota Tegal, Edy Suripno meminta kepada jajaran Polres Tegal Kota untuk segera menuntaskan kasus dugaan perzinahan yang melibatkan anggota DPRD, Supriyanto dari PPP. Sebab, hingga kini tindaklanjut tentang pengusutan kasus tersebut tak kunjung ada kepastian.

"Kami beberapa waktu lalu datang ke Mapolres dan Kejaksaan untuk menanyakan masalah ini. Namun, hingga kini belum berjalan maksimal," ujar Edy Suripno, kemarin.

Menurut dia, dengan kondisi tersebut pihaknya mempertanyakan kinerja kepolisian dalam menangani persoalan kasus dugaan perzinahan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar jangan sampai terkatung-katung dalam penanganan kasus yang telah resmi dilaporkan. "Kami mendesak aparat kepolisian bisa segera menindaklanjuti kasus ini," katanya.

Selain masalah itu, Edy Suripno juga mengungkapkan, terkait proses gugatan PTUN Semarang yang diajukan anggota DPRD, Supriyanto dari PPP, proses persidangan mulai digelar pada Selasa (14/2). DPRD telah menunjukan kuasa hukum dari Semarang untuk mengikuti proses jalannya persidangan tersebut. 

Dia mengemukakan, sebetulnya perkara PTUN tersebut tidak dapat disidangkan karena DPRD bukan lembaga administrasi negara, namun lembaga politik. Sebab dalam lingkup kerja PTUN tidak mencakup lingkup kelembagaan politik. "Kedudukan anggota DPRD ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur, sehingga tidak ada pelanggaran administrasi. Sebab, kedudukan anggota DPRD (Supriyanto) masih tetap tidak ada perubahan. Adapun persoalan etika tidak masuk pada wilayah hukum tata negara," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, atas keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tegal, yang menyatakan bersalah telah melakukan tindak asusila, dan dikeluarkan dari keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, anggota DPRD Kota Tegal, Supriyanto mengajukan gugatan ke PTUN Semarang.

Menurut Supriyanto, keputusan yang dikeluarkan BK DPRD dinilai inskonstitusional karena tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keputusan itu juga tidak sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan pasal 25 ayat 3. Atas keputusan BK tersebut ia juga merasa didzolimi serta menilai sebagai bentuk pembunuhan karier politiknya.

“Pada pasal 190 jenis sanksi yang diberikan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan atau diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan. Nah, saya bukan pimpinan alat lelengkapan DPRD. Saya hanya anggota, bukan pimpinan. Karena itu, saya akan menyomasi Ketua DPRD dan Ketua BK serta mengajukan gugatan kepada DPRD Kota Tegal melalui PTUN,” katanya. (WN)


Aspirasi Warga