Pemkot Ajukan Rekomendasi Lelang 18 Jabatan Kembali

By: adm
Minggu, 18-12-2016 20:42 wib
3

Karena permohonan rekomendasi lelang Jabatan Tinggi Pratama ( JTP) yang sudah dikirim sebelum, 7 Oktober lalu tak kunjung mendapatkan jawaban dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maka, Panitia seleksi (Pansel) lelang JTP Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, kembali mengajukan permohonan rekomendasi lelang 18 kursi JPT.kepada KASN.

Sekretaris Pansel Lelang JPT sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tegal Irkar Yuswan Apendi mengungkapkan, diajukannya kembali permohonan rekomendasi dokumen pelaksanaan lelang tersebut sesuai PP 18/2016 dan Perda 4/2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang baru. Sehingga mengugurkan Perda 10,11, 12, 13, dan 14/2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan SOTK lama.

"Pelaksanaan lelang 18 JPT, belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu jawaban pengajuan dokumen pelaksanaan lelang dari KASN," terangnya.

18 kursi JPT yang akan dilelang sesuai SOTK baru meliputi Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas Arpusda, Satpol PP (Dinas), Badan Lingkungan Hidup.

Sedangkan, untuk sisanya dilakukan pengisian jabatan yang saat ini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Yakni Diskimtaru, Inspektur, Disdukcapil, Dinpora dan Pariwisata, serta Dinas Kesehatan. "Untuk lelang JPT, disesuaikan dengan formasi pejabat yang kosong, naik tipe kedinasan, atau masih diampu Plt," tuturnya.

Irkar menambahkan, upaya alternatif terakhir jika pengajuan rekomendasi lelang 18 JPT tidak mendapatkan jawaban maka mekanisme mengisi kekosongan tersebut disesuaikan surat Mendagri, BKN, dan Gubernur Jateng. Yaitu tentang pengisian jabatan organisasi perangkat daerah baru bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pimpinannya belum definitif menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat.

"Mengacu dasar tersebut, jika lelang JPT belum terealisasi maka pejabat pembina kepegawaian berwenang dan bisa menunjuk Plt untuk pengisian formasi sementara,"-(NM)


Aspirasi Warga