Pemkot Tegal Dukung Kenaikan Harga BBM

By: adm
Minggu, 30-11-2014 00:23 wib
3

Minggu 30 November 2014

Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal mendukung kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah Presiden Joko Widodo menaikan harga BBM, dengan maksud mengurangi subsidi yang dibebankan pada APBN sangatlah tepat. Pemerintah mengalihkan untuk membantu masyarakat miskin di seluruh Indonesia, dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan program lainnya.

Demikian Walikota Tegal, Jawa Tengah, Hj. Siti Masitha Soeparno menyatakan dengan tegas untuk menyikapi surat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) No. 105/KAMMI-Tegal/XI/2014 tanggal 25 November 2014, yang meminta pernyataan sikap dari Walikota Tegal terkait dengan kenaikan harga BBM.

“Melihat keseriusan Pemerintah Pusat mensejahterakan masyarakat miskin dan kecil, maka Pemkot Tegal mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Pusat menaikan harga BBM,” ungkap Walikota Tegal, Hj. Siti Masitha Soeparno, Kamis (27/11) dalam surat elektroniknya.

Ditambahkan Walikota, sikap Pemkot terkait kenaikan BBM, bahwasanya kenaikan BBM menjadi domainnya Pemerintah Pusat sesuai dengan butir ketiga pasal 33 UUD 1945 yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Artinya BBM yang merupakan kekayaan alam Indonesia, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Indonesia,” kata Walikota.

Selanjutnya Walikota kembali menegaskan bahwa Pemkot Tegal mendukung kebijakan Pemerintah Pusat menaikan harga BBM. “Seperti kita ketahui dan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey ternama, dimana selama ini penerima subsidi BBM lebih banyak diterima dan dinikmati oleh kalangan menengah keatas,” sebut Walikota.

Perlu diketahui, dalam surat yang ditandatangani Ketua KAMMI Tegal, Zaenul Faqih tersebut, KAMMI menyatakan sikap dan seruan aksi tolak kenaikan harga BBM. KAMMI memandang keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tindakan yang mengabaikan suara rakyat kecil di negeri tercinta ini.

Disebutkan KAMMI, hal tersebut didasarkan pada banyaknya temuan kajian. Antara lain, pertama data 2013 menyebutkan anggaran belanja negara mencapai Rp. 1.842,5 triliun. Sementara, penyerapan anggaran hanya Rp. 1,166,2 triliun atau 67,6 persen. Kemudian dana subsidi BBM Cuma Rp. 211,9 triliun. Artinya, subsidi BBM tidak bisa disebut membebani APBN karena masih banyak anggaran yang belum terserap dan itu lebih besar didaripada subsidi BBM. Belum lagi dana APBN yang banyak dikorupsi dan serta belanja pegawai yang sangat besar.


Aspirasi Warga