DPRD Kembali Didesak Gunakan Hak Angket

By: adm
Senin, 05-10-2015 16:52 wib
9
Share:

Senin 5 Oktober 2015

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal, Jawa Tengah, kembali didesak massa demonstran agar segera menggunakan hak angket untuk menyoal kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Walikota Tegal Hj Siti Masitha Soeparno.

Massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam wadah Aliansi Kebangkitan Masyarakat Kota Tegal itu sengaja mendatangi DPRD yang sedang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Walikota Tegal terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD 2015, Senin (5/10).

Perwakilan Aliansi Kebangkitan Rakyat Kota Tegal, Agus Slamet menyampaikan, menyikapi penyampaian jawaban atas materi interpelasi oleh Wali Kota dalam rapat paripurna, (22/9), secara subtantif jawaban Walikota menyimpang dari materi interpelasi dan hal itu merupakan bentuk pelecehan nyata terhadap lembaga DPRD.

"Penjelasan Walikota atas kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara, dalam pasal 159 ayat (2) huruf a UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian dijadikan kriteria untuk menentukan materi interpelasi memenuhi kualifikasi atau tidak adalah tafsir subjektif yang tidak dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Agus menegaskan, dengan berbagai pertimbangan tersebut, demi terwujudnya harkat dan martabat masyarakat Kota Tegal yang berdaulat, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kota Tegal serta demi menjaga kewibawaan lembaga DPRD, pihaknya mendesak DPRD Kota Tegal untuk menggunakan hak angket.

"Yaitu melakukan penyelidikan atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, dengan mengundang para pihak yang dapat memberikan kesaksian dan mengumpulkan berbagai bukti-bukti terkait adanya dugaan kebijakan Wali Kota bertentangan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Presidium Aliansi Kebangkitan Masyarakat Kota Tegal, Chairul Huda. Chaerul berharap DPRD untuk segera menindaklanjuti untuk menggunakan hak angket. Persoalan yang muncul juga telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bareskrim.

Mantan Direktur PDAM, Bambang Sugiarto menambahkan, persoalan ini sebenarnya domain DPRD. Karena itu, DPRD seharusnya tidak membiarkan karena DPRD memiliki peranan untuk bisa mencegah agar tidak terulang kembali. Pihaknya, menyarankan agar dilakukan pembahasan ulang secara internal DPRD terkait materi interpelasi yang diajukan lembaga DPRD. (RJ)


Aspirasi Warga