Komisi I DPRD Akan Panggil KPU

By: adm
Selasa, 25-08-2015 08:42 wib
20
Share:

Komisi I DPRD Kota Tegal berencana memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dimintai klarifikasi terkait berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pilkada. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD, Hery Budiman, Selasa (25/8).


Menurut dia, rencana pemanggilan akan diagendakan secepatnya. Tujuannya, untuk mengetahui secara rinci terhadap persoalan yang terjadi. Sebab, adanya dugaan indikasi persoalan dalam penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan KPU Kota Tegal pada tahun 2013 telah menjadi sorotan publik. "Kami berharap KPU akan memberikan penjelasan secara rinci," katanya.

Terkait masalah tersebut, sebelumnya KPU Jateng juga telah turun tangan untuk mengusut adanya dugaan indikasi persoalan dalam penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan KPU Kota Tegal pada tahun 2013. Proses pemeriksaan dan kroscek data dilakukan langsung oleh Divisi Hukum, Pencalonan, Kampanye dan Pengawasan KPU Jateng, Mohammad Hakim Junaidi, didampingi Kabag Program Data Organisasi dan SDM (PDOS), Didi Haryadi beserta tiga stafnya, Jumat (7/8).

Dalam kesempatan itu, selain meminta keterangan Ketua KPU Kota Tegal, Agus Wijanarko dan anggotanya, yaitu Siti Mudrikah, Elvi Yuniarni, Thomas Budiono dan Arisandi Kurniawan, juga meminta keterangan kepada mantan Ketua KPU Kota Tegal, Saifudin Zuhri Madrais dan mantan Divisi Sosialisasi KPU, Saefur Rohim.

Divisi Hukum, Pencalonan, Kampanye dan Pengawasan KPU Jateng, Mohammad Hakim Junaidi mengatakan, kedatangan ke KPU Kota Tegal untuk menindaklanjuti adanya persoalan yang dilaporkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke Bareskrim Mabes Polri serta adanya pemeriksaan anggota KPU Kota Tegal yang dilakukan Bareskrim. "Laporan kronologi terkait pemeriksaan Bareskrim ditindaklanjuti dan kami melakukan supervisi, mencari tahu dan memberikan advis," katanya.

Menurut dia, supervisi dilakukan satu hari karena dokumen sudah dicek dan dilihat. Meskipun demikian, untuk hasilnya belum bisa disampaikan karena harus dibahas di KPU Jateng. "Dalam mekanisme di KPU untuk keputusan harus melalui rapat pleno," tegasnya. (WN)


Aspirasi Warga