Rapat Kerja DPRD Bersama Wali Kota Digelar Secara Tertutup

By: adm
Senin, 25-05-2015 11:01 wib
44
Share:

Rapat kerja antara DPRD Kota Tegal bersama Wali Kota Siti Masitha Soeparno dan jajarannya dilaksanakan secara tertutup di ruang Komisi I DPRD, Senin (25/5). Kegiatan tersebut dihadiri antara lain, Wali Kota Siti Masitha Soeparno, Wakil Wali Kota, Nursholeh, Dewan Pengawas PDAM, yaitu R Suprianta, Harun Abdi Manap dan A Firdaus Muhtadi.



Sementara, sejumlah perwakilan dari Aliansi Kebangkitan Rakyat Kota Tegal yang ingin mendengar langsung penjelasan dari Pemkot hanya bisa melihat dari luar ruangan.

Ketua DPRD, Edy Suripno usai memimpin rapat kerja mengatakan, rapat tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut terhadap pelaksanaan Perda Penyertaan Modal dan pemberhentian sementara Direktur PDAM. Hal itu berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kota Tegal Nomor 14/BANMUS/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.

Menurut dia, hasil rapat kerja ada dua persoalan yaitu tentang Perda No 4 Tahun 2013, Perpres 29 Tahun 2009 dan tentang kebijakan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur PDAM. "Rapat kerja ini bukan untuk mengambil keputusan, tapi untuk meminta penjelasan. Oleh karena itu, dimungkinkan ada anggota DPRD yang puas maupun tidak puas terhadap jawaban yang disampaikan Pemkot," katanya.

Edy Suripno menjelaskan, terkait penyertaan modal kepada PDAM belum dilaksanakan karena belum ada kajian analisis investasi daerah sesuai Permendagri. Padahal, proses penyusunan Perda Penyertaan Modal telah ada kajian bisnisplan maupun mengacu pada aturan yang berlaku. Pemkot lebih mengedepankan yuridis formil, Permendagri No 58 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal PDAM. "Meskipun demikian, tentang analisis investasi daerah hingga kini belum dilakukan," tegasnya.

Sedangkan, terkait pemberhentian sementara Direktur dan Dewan Pengawas PDAM, pemberhentian dilandasi Perda No 4 Tahun 2013 pasal 33 ayat 2 huruf c dan d. Pemberhentian sementara Direktur PDAM dilakukan karena dinilai merugikan PDAM. Selain itu, dinilai melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan daerah. "DPRD mempertanyakan masalah itu karena saat Bambang menjabat sebagai Direktur PDAM keuntungan perusahaan mencapai Rp 1,6 miliar," katanya.

Edy Suripno mengatakan, tentang adanya pelanggaran yang dilakukan Direktur PDAM, DPRD menilai pemberhentian sementara masih terkesan subjektif dan multitafsir, sehingga perlu dipertanyakan. Karena itu, Fraksi PDIP dan PKB akan memperdalam persoalan tersebut saat menggunakan hak interpelasi.

Wali Kota, Siti Masitha Soeparno mengatakan, hasil rapat kerja dengan DPRD bagus. Pihaknya akan segera membuat action plan terkait rencana kerja untuk PDAM, khususnya tentang penyertaan modal. Sedangkan, terkait pemberhentian sementara Direktur PDAM sudah sesuai mekanisme dan aturan. (WN)


Aspirasi Warga