Fredy : Ikmal Tidak Pernah Mengambil Uang Negara

By: adm
Minggu, 15-02-2015 02:47 wib
30
Share:

FA Fredyanto Hascaryo SH, selaku penasehat hukum mantan Walikota Tegal, Periode Tahun 2009-2014, H Ikmal Jaya SE Ak yang ditetapkan sebagai tersangka dan telah resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/2) lalu mengatakan, ”Kondisi Ikmal dalam keadaan sehat dan tegar dengan semangat kepatuhan menjalani proses hukum yang sedang berjalan, karena disatu sisi Ikmal tidak pernah bersalah dengan mengambil uang Negara.”

 

Menurut Fredy, kesalahan kliennya Ikmal Jaya hanya kesalahan pada prosedur dalam penilaian aset nagara  yang ditukar gulingkan seperti tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) 96/2007 tentang pengelolaan barang milik Negara dan daerah. Jadi, Ikmal tidak pernah mengambil uang Negara seperti yang telah dituduhkan oleh KPK.

Pada intinya, aturan yang ada pada Permen tidak pernah disampaikan oleh oleh bawahnnya sebagai aturan yang menjadi dasar  aturan tukar guling tersebut. Pada aturan perundang-undangan tersebut, jabatan pengelola barang bukan Walikota atau Gubernur, tetapi tehknis ada pada Sekretaris Daerah (Sekda) kebawah dan Walikota sebagai lembaga stempel.

Sebelum penahanan, H kmal Jaya telah diperiksa oleh penyidik KPK dari mulai pukul 10.00 hingga pukul 16.00. Berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Han-03/01/02/2015, ditandatangani oleh Abraham Samad (Ketua) dan Muhammad Rifai (Penyidik) tertanggal 10 Pebruari 2015.

Ikmal ditetapkan sebagai tersangka sejak 11 bulan yang lalu, diduga keras telah melakujkan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tukar guling tanah antara Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal dengan pihak swasta pada Tahun 2012 yang dilakukan oleh tersangka Ikmal selaku Walikota dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU diubah Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1)KUHPidana.

Tersangka Ikmal ditempatkan di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK di rumah tahanan Podam Jaya Guntur Jakarta untuk selama 20 hari terhitung mulai 10 Pebruari 2015 sampai dengan 1 Maret 2015. sesuai penyidik kerugaian Negara diperkirakan mencapai 8 miliar.-(NM)


Aspirasi Warga